Siswa SDN Bunisari Mendesak Dedi Mulyadi Selesaikan Sengketa Lahan yang Ganggu KBM

Di tengah upaya pendidikan yang berlangsung, para siswa dari SDN Bunisari yang terletak di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, kini menghadapi tantangan serius yang mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) mereka. Dengan harapan besar, mereka mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk campur tangan dalam sengketa lahan yang kini menjadi penghalang bagi proses belajar mereka.

Dampak Sengketa Lahan terhadap Proses Belajar

Setidaknya 325 siswa dari kelas IV hingga VI merasakan dampak negatif akibat pembatasan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Beberapa ruang kelas yang sebelumnya digunakan untuk belajar kini tidak dapat diakses, memaksa pihak sekolah untuk menerapkan sistem pembelajaran bergiliran, antara pagi dan siang.

Kania, seorang siswa kelas V, mengungkapkan kekecewaannya. “Jelas keganggu. Karena kelas kita disegel, dibatasi. Sekarang sekolah jadi siang, padahal penginnya tetap pagi,” ujarnya mengungkapkan perasaan frustrasi pada Selasa, 14 April 2026.

Abdi Putra Nugraha, siswa kelas IV lainnya, juga berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi. Ia menyoroti bahwa pembatasan telah mengurangi ruang gerak siswa di sekolah. “Maunya dibongkar lagi biar enggak dibatasi. Sekarang kalau istirahat jadi kurang bebas,” tuturnya, mencerminkan perasaan tidak nyaman yang dialaminya.

Asal Usul dan Konsekuensi Pembatasan

Pembatasan ruang di sekolah ini bermula ketika pihak yang mengklaim sebagai ahli waris memasang plang dan membatasi akses ke sejumlah ruang kelas. Akibat tindakan ini, beberapa ruang yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tidak dapat dimanfaatkan lagi, menyisakan siswa dan guru dalam kondisi yang kurang ideal.

Pihak sekolah, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendih, mengakui bahwa situasi ini sangat mengganggu. “Setelah dilakukan peninjauan, pemagaran ini jelas mengganggu proses belajar mengajar karena memaksa sekolah menerapkan dua shift. Ini berdampak pada efektivitas pembelajaran sekaligus kondisi psikologis peserta didik dan tenaga pendidik,” jelasnya. Kondisi ini tentunya sangat merugikan bagi semua yang terlibat.

Psikologi Siswa dan Guru Terpengaruh

Perubahan mendadak dalam sistem pembelajaran tidak hanya berdampak pada efisiensi belajar, tetapi juga pada kesehatan mental siswa dan guru. Asep Dendih menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar semua elemen pendidikan dapat kembali berfungsi dengan normal.

“Saya berharap pagar pembatas tersebut bisa segera dibongkar, namun pembongkaran tentunya mesti dilakukan oleh penegak hukum,” tambahnya, menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam penyelesaian masalah ini.

Harapan dan Permohonan dari Siswa

Dalam situasi yang penuh tantangan ini, harapan siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal tetap menguat. Mereka meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk turun tangan demi menyelesaikan sengketa lahan yang menghalangi aktivitas belajar mereka. Suara siswa ini mencerminkan kerinduan mereka akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Siswa-siswa ini merasa bahwa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus diutamakan. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka terus berusaha untuk belajar, meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. “Kami ingin belajar dengan tenang dan tidak terganggu oleh masalah lain,” ungkap Kania.

Pendidikan sebagai Hak Dasar

Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak. Dalam konteks ini, sengketa lahan di SDN Bunisari menunjukkan betapa pentingnya lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa. Tanpa adanya dukungan yang memadai dari pihak berwenang, masa depan pendidikan di daerah ini bisa terancam.

Sejumlah langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, serta masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang permanen.

Pentingnya Penyelesaian Hukum

Penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum bukan hanya penting untuk kepentingan siswa, tetapi juga untuk kejelasan status lahan yang dipermasalahkan. Dengan adanya keputusan hukum yang jelas, pihak-pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Dari perspektif hukum, penyelesaian sengketa lahan di SDN Bunisari dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus lain di wilayah serupa. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak mereka akan dilindungi.

Peran Komunitas dalam Penyelesaian Sengketa

Komunitas juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. Dukungan dari orang tua siswa, warga sekitar, dan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi faktor pendorong bagi penyelesaian yang cepat dan adil. Melalui dialog yang konstruktif dan kerjasama, diharapkan semua pihak dapat menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Melihat situasi ini, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan di SDN Bunisari tidak terhambat lebih jauh. Dengan dukungan dari Gubernur Dedi Mulyadi serta kolaborasi semua elemen, harapan untuk mengembalikan normalitas di sekolah ini bisa terwujud.

Kesimpulan: Menemukan Solusi Bersama

Siswa-siswa SDN Bunisari telah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan ini. Dengan menyuarakan harapan mereka, mereka tidak hanya memperjuangkan hak belajar mereka, tetapi juga mengingatkan kita semua akan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di sekolah ini harus menjadi prioritas, demi masa depan pendidikan dan anak-anak yang penuh harapan.

Semoga dengan adanya perhatian dari semua pihak, khususnya pemerintah, masalah ini dapat segera diatasi. Dengan cara ini, siswa-siswa di SDN Bunisari bisa kembali belajar tanpa gangguan, sehingga mereka dapat meraih cita-cita dan impian mereka.

Exit mobile version