Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yang diimpor membuat perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi menjadi sebuah keharusan yang mendesak untuk dilakukan.
Urgensi Percepatan Transisi Energi
Di tengah ketidakstabilan global yang semakin meningkat akibat berbagai konflik dan lonjakan harga energi, Indonesia harus mempercepat transisi energi sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda. Ketegangan antara negara-negara seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel memberikan dorongan bagi Indonesia untuk segera memperkuat kebijakan elektrifikasi serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Risiko Geopolitik dan Dampaknya
Ekonom konstitusi, Defiyan Cori, mengungkapkan bahwa konflik di kawasan Teluk dapat mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama bagi pengiriman minyak dunia. Dengan adanya gangguan ini, Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas akan merasakan dampaknya secara langsung.
“Gangguan pada jalur tersebut sangat mungkin mempengaruhi pasokan energi dalam negeri,” ungkapnya di Jakarta. Hal ini menambah tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, di tengah upaya mencapai swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ketegangan ini juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang pada gilirannya akan meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meningkatnya Subsidi Energi
Data terbaru menunjukkan bahwa subsidi energi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, subsidi tercatat sebesar 131,5 triliun rupiah, meningkat dari 95,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut terus meroket menjadi 157,6 triliun rupiah pada tahun 2022 dan 159,6 triliun rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2024, alokasi subsidi diperkirakan mencapai 203,4 triliun rupiah, dengan porsi terbesar diperuntukkan bagi BBM dan LPG impor. Pada tahun 2025, total anggaran subsidi dan kompensasi energi diprediksi akan melonjak menjadi 394,3 triliun rupiah.
“Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” jelas Defiyan.
Evaluasi Subsidi Energi Fosil
Defiyan mengingatkan bahwa besarnya subsidi untuk energi berbasis fosil perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat mengalihkan sebagian dari subsidi tersebut ke program elektrifikasi, seperti kompor listrik dan kendaraan listrik.
“Penting untuk memperluas insentif elektrifikasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar transisi energi dapat berlangsung lebih cepat dan tidak hanya bersifat respons jangka pendek,” tegasnya.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik. Masyarakat perlu memahami manfaat serta keunggulan dari penggunaan sumber energi terbarukan agar transisi ini berjalan dengan baik.
Momentum untuk Percepatan Transisi
Sejalan dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai bahwa konflik di Timur Tengah dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE). Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTK) Kementerian ESDM, Haris, menyatakan, “Ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk memikirkan energi pengganti. Indonesia memiliki potensi energi pengganti yang sangat besar.”
“Saat ini, kami sedang berupaya untuk mempercepat proses ini, salah satunya melalui transisi energi menuju NZE, di mana diharapkan dapat memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia, yang diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 Gigawatt (GW),” imbuhnya.
Keamanan Stok BBM Nasional
Pemerintah juga ingin menekankan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman meskipun harga energi global berpotensi meningkat. Hal ini disampaikan melalui koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Keamanan pasokan energi menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan yang ada.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan kebijakan yang strategis, Indonesia dapat mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini bukan hanya tentang menghadapi krisis saat ini, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan mandiri dalam hal energi.
