Dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027. Forum ini merupakan langkah strategis dalam mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027.
Forum Konsultasi Publik: Wadah Strategis Penyusunan RKPD 2027
Forum ini digelar pada Rabu, 25 Februari 2026, di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung. Acara ini diresmikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekdaprov Marindo, Gubernur Lampung menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk mengumpulkan ide, gagasan, dan berbagai masukan konstruktif dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Sekdaprov Marindo menjelaskan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di berbagai bidang. Namun, pembangunan menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pendanaan daerah dan dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang lebih cepat dari regulasi pemerintahan.
Pentingnya Kolaborasi dalam Perencanaan Pembangunan
Marindo menekankan bahwa perencanaan pembangunan berkualitas harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program strategis lainnya.
Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025–2029 dan Tiga Cita
RKPD Tahun 2027 disusun selaras dengan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi ini diwujudkan melalui tiga misi utama pembangunan yang dikenal dengan Tiga Cita, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; penguatan sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta peningkatan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan wilayah. Namun, Lampung juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28%, tingkat kemiskinan 9,66% yang masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,14%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,98.
Strategi Pembangunan Lampung Tahun 2027
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi, serta memperkuat sektor pertanian. Melalui tata kelola dan hilirisasi berbasis desa, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah” yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional Tahun 2027. Forum Konsultasi Publik RKPD ini merupakan tahap penting dalam penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penetapan program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027: Tahapan Strategis dalam Perencanaan Pembangunan
Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP) Bappeda Provinsi Lampung, Meydiandiandra, mengungkapkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Ia menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penghubung antara RPJMD Provinsi Lampung dengan rencana kerja pemerintah pusat serta rencana strategis perangkat daerah.
Meydiandiandra menambahkan, “Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta penajaman prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional”.
Partisipasi Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi Lampung, Bappeda kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, serta insan pers. Pada akhir kegiatan, dilaksanakan pemaparan materi dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, diikuti oleh diskusi dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan kegiatan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan riil masyarakat sebagai upaya memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.