Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan tinjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat pada tahun 2026.
Fokus Utama di Humbahas
Tinjauan tersebut berlangsung di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, yang ditunjuk sebagai salah satu lokasi prioritas penerima bantuan. Program ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih baik.
Peran Kementerian Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa terdapat dua program dari Kemendagri yang mendukung upaya perumahan melalui PKP. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah, atau bagi mereka yang sudah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak.
Peningkatan Target BSPS di Sumut 2026
Untuk tahun 2026, program BSPS di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan ada 19.668 unit rumah yang akan diperbaiki, melonjak drastis dari realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 1.982 unit. Peningkatan ini menjadi bagian dari target nasional BSPS yang menyasar 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.
Program ini diharapkan dapat mempercepat upaya penanganan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap rumah yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
Alokasi untuk Kabupaten Humbang Hasundutan
Di Sumatera Utara, terdapat 33 kabupaten dan kota yang menjadi penerima bantuan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi untuk 457 unit rumah. Angka ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap daerah yang membutuhkan percepatan dalam pembangunan hunian.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan program BSPS sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks rumah swadaya, pembangunan ini membutuhkan semangat gotong royong dari warga setempat, yang berbeda dengan pembangunan komersial yang lebih bersifat individual.
“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan,” ungkapnya, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam setiap tahap pembangunan.
Hubungan dengan Pengentasan Kemiskinan
Program penyediaan rumah layak huni juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kementerian Dalam Negeri menjadikan hal ini sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja kepala daerah. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, diharapkan kondisi ekonomi mereka juga akan meningkat.
Kemudahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dalam pembangunan rumah. Beberapa kemudahan yang ditawarkan meliputi:
- Pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
- Subsidisasi biaya pembangunan
- Fasilitasi akses ke bank dan lembaga keuangan
Langkah-langkah ini merupakan hasil dari sinergi antar kementerian dalam mendorong percepatan program perumahan nasional. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses hunian yang aman dan layak.
Pemulihan Pascabencana di Humbang Hasundutan
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap upaya percepatan pemulihan pascabencana di Humbang Hasundutan. Daerah tersebut dinilai hampir sepenuhnya pulih, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas umum.
Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka,” ujar Menteri Dalam Negeri, menunjukkan optimisme terhadap kebangkitan daerah tersebut.
Dukungan Luas terhadap Program Perumahan
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan beserta jajaran Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha bahan bangunan. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan dukungan yang luas terhadap percepatan program perumahan berbasis swadaya, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.
Dengan adanya program BSPS yang dicanangkan pada tahun 2026 ini, diharapkan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat segera menikmati hunian yang lebih layak, serta merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan. Dengan kerjasama dan partisipasi yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
