Sebuah fenomena yang tampaknya tidak sejalan sedang terjadi di Bangka Tengah, sebuah daerah di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu ini menunjukkan peningkatan, angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Ini adalah sebuah anomali yang mengejutkan, dan sebuah pertanyaan besar muncul: mengapa pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan pengangguran?
Pertumbuhan Ekonomi vs Kemiskinan dan Pengangguran
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan penilaian dan mencatat adanya anomali ini. “Ada peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, namun tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” kata I Ketut Mertayasa, Kepala BPS Bangka Tengah.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan akumulasi dari kegiatan di setiap sektor ekonomi, seperti pertambangan, penggalian, pertanian, industri, transportasi hingga perdagangan. Ini adalah hasil dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan membutuhkan tenaga kerja untuk menggerakkan aktivitas tersebut.
Kondisi Sosial Masyarakat Tidak Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah yang menunjukkan capaian positif, belum sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 6,6 persen, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4,4 persen.
Namun, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan dan saat ini tercatat sebesar 6,70 persen, lebih tinggi dibandingkan target 2025 yang dipatok sebesar 4,83 persen. Tingkat pengangguran juga masih tergolong tinggi karena penyerapan tenaga kerja belum mampu mengikuti laju kebutuhan hidup masyarakat.
Perbedaan Indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Perbedaan indikator antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Ekonomi diukur dari aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat dan sektor-sektor produksi, sementara kemiskinan diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ketut menegaskan bahwa BPS siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan berbasis data statistik. Rencana pembangunan yang berbasis data ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dalam menjawab persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu menunjukkan peningkatan, masalah kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi isu yang harus diatasi. Penggunaan data statistik dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.