Pada bulan Agustus 2025, terjadi insiden pembakaran yang mengakibatkan kerusakan parah pada Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat dari peristiwa ini, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah melaksanakan kajian mendalam dan memutuskan bahwa gedung tersebut tidak lagi layak digunakan dan perlu dibongkar untuk dibangun kembali. Hal ini tentu saja menjadi langkah penting bagi proses pemulihan dan revitalisasi gedung yang berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan penting bagi daerah.
Kajian Kementerian Pekerjaan Umum
Menurut Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Muhammad Jabir, hasil penelitian dari Kementerian PU menunjukkan bahwa ruang paripurna, yang merupakan bagian terpenting dari gedung tersebut, harus dirobohkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas gedung di masa depan. “Setelah dilakukan penelitian ulang, kami mendapatkan keputusan bahwa gedung utama harus direkonstruksi,” jelas Jabir dalam pernyataannya di Makassar.
Pada awalnya, pemerintah pusat merencanakan untuk hanya merehabilitasi beberapa bagian gedung, termasuk Sekretariat DPRD Sulsel yang terkena dampak paling parah. Namun, berdasarkan analisis terbaru, pemulihan total gedung utama menjadi pilihan yang lebih bijaksana.
Perubahan Rencana Awal
Rencana awal pemerintah adalah rehabilitasi beberapa ruang, seperti Gedung Tower dan ruang fraksi. “Gedung Tower akan direhab, sedangkan ruang paripurna dan ruang fraksi akan mengalami rehabilitasi berat,” tambah Jabir. Namun, perubahan dalam kajian Kementerian PU membawa konsekuensi baru yang memaksa pihaknya untuk mengajukan permohonan penghapusan aset gedung sekretariat yang juga terdampak.
- Gedung utama harus dirobohkan dan dibangun ulang.
- Rencana awal adalah rehabilitasi gedung sekretariat dan beberapa bagian lainnya.
- Kajian terbaru menyatakan gedung utama tidak layak digunakan.
- Penghapusan aset untuk gedung sekretariat telah diajukan.
- Keputusan gubernur diperlukan untuk proses penghapusan fisik gedung.
Proses Penghapusan Aset dan Rencana Selanjutnya
Jabir menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan penghapusan aset gedung sekretariat, dan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Sulsel telah dikeluarkan. Namun, untuk gedung utama, yang digunakan dalam berbagai rapat penting dan kepemimpinan, masih memerlukan persetujuan gubernur untuk dirobohkan. “Kami belum mengajukan permohonan untuk penghapusan gedung utama karena prosesnya masih harus melalui mekanisme keputusan gubernur,” ungkapnya.
Saat ini, kontraktor yang ditunjuk, PT Hutama Karya, tengah melakukan perbaikan pada beberapa bagian gedung, termasuk kantin dan ruang aspirasi. Proyek ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas lain di gedung DPRD Sulsel dapat kembali berfungsi sebelum pembangunan gedung utama dimulai.
Progres Perbaikan dan Pembenahan
Sejak insiden pembakaran, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memulihkan keadaan. Proyek perbaikan yang sedang berlangsung mencakup:
- Pemulihan kantin dan ruang aspirasi.
- Pembangunan lift baru untuk menggantikan yang lama.
- Renovasi ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
- Pemeliharaan Gedung Tower yang baru mencapai 20% progres.
- Pengadaan fasilitas pendukung lainnya untuk kelancaran operasional.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya setelah insiden, awalnya hanya gedung sekretariat yang direncanakan untuk direkonstruksi. Namun, keputusan terbaru menunjukkan bahwa gedung utama juga harus dirobohkan. “Kami tidak bisa mengambil keputusan untuk merobohkan tanpa adanya persetujuan gubernur,” tambah Jabir menjelaskan.
Alasan Dibalik Pembangunan Ulang
Jabir menekankan bahwa Gedung Utama DPRD Sulsel, yang sudah berdiri sejak tahun 1984, membutuhkan pembangun ulang. “Jika hanya direhabilitasi, kami khawatir akan ada banyak masalah di masa mendatang terkait kapasitas dan keselamatan bangunan,” ujarnya. Pembangunan ulang dianggap sebagai solusi yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Selain itu, ia menyatakan bahwa jika gedung utama dibangun kembali, kualitas dan fungsi dari gedung tersebut akan jauh lebih baik. Sementara itu, untuk Gedung Tower, rehabilitasi tetap berjalan meskipun progresnya saat ini baru mencapai 20% dan diperkirakan baru bisa digunakan pada tahun depan. Semua biaya untuk proyek ini akan ditanggung oleh anggaran pusat.
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)
Jabir juga menekankan pentingnya memenuhi analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait dengan pembongkaran gedung. “Kami harus segera mengurus Amdal ini, karena berkaitan erat dengan proses pembongkaran gedung tersebut,” tegasnya. Dengan memenuhi persyaratan Amdal, diharapkan proses pembangunan ulang gedung DPRD Sulsel dapat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Intinya, semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gedung DPRD Sulsel tidak hanya sekadar tempat, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan dan efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah. Dengan pembangunan ulang, diharapkan gedung ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi wakil aspirasi warga Sulawesi Selatan ke depan.
